Search

Acuan Joint Venture Bagi Pelaku Usaha dengan BUMN


Acuan Joint Venture Bagi Pelaku Usaha BUMN
Ilustrasi : Gedung Perkantoran (sumber : pixabay.com)

Pendahuluan

Joint Venture atau lebih dikenal dengan perusahaan patungan merupakan suatu usaha yang didirikan oleh dua perusahaan guna menjalankan suatu bisnis dalam kurun waktu tertentu. Pendirian usaha tersebut menjadikan entitas bisnis dengan memunculkan ‘bendera’ baru yang akan dikelola secara bersama-sama sesuai kesepakatan. Dengan melibatkannya BUMN dalam usaha patungan, Kementerian BUMN membuat pedoman kerjasama melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017.


Persyaratan Pendirian

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, Joint Venture hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum. Dasar pendiriannya ialah perjanjian kerjasama yang menegaskan bahwa para pihak bersepakat membentuk usaha demi tujuan bersama. Terkhusus Joint Venture antara BUMN dengan pelaku usaha sebagai mitranya, dapat dibentuk perjanjian kerjasama tanpa batas waktu. Artinya tidak ada kewajiban memasukan klausula pembatasan jangka waktu kerjasama antara para pihak. Adapun jenis kerjasama selain dari Joint Venture, mesti ditentukan batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama.


Persyaratan berikutnya yang harus tertuang dalam kontrak kerjasama antara BUMN dengan mitranya harus melindungi kepentingan BUMN itu sendiri. Poin-poin perjanjian tersebut setidaknya harus memuat hal-hal berikut:

  1. Jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/ atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan;

  2. Hak dan kewajiban para pihak;

  3. Cidera janji dan sanksi dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya;

  4. Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili/yurisdiksi hukum;

  5. Pembebasan (indemnity) BUMN oleh Mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian Kerjasama berakhir;

  6. Alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari Mitra ke BUMN (jika ada).

Persyaratan yang tidak kalah penting selanjutnya adalah bidang usaha yang menjadi kegiatan perusahaan patungan. Patut diperhatikan bahwasanya bidang usaha tersebut tidak masuk dalam daftar negatif investasi yang ada di Indonesia. Daftar bidang usaha selebihnya dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 berikut dengan lampiran-lampirannya.


Kesimpulan

  1. Pendirian Joint Venture didirikan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

  2. Perjanjian kerjasama antara BUMN dengan mitra harus melindungi kepentingan BUMN dan memuat poin-poin perjanjian sesuai yang disebutkan diatas.

  3. Bidang usaha yang menjadi kegiatan usaha perusahaan patungan tidak termasuk daftar negatif investasi.



Disclaimer : tulisan ini hanya memuat pengetahuan hukum secara umum. Tidak ditujukan untuk kasus tertentu. Untuk memperoleh jawaban yang spesifik silahkan konsultasikan melalui Klinik Hukum Matador.

32 views0 comments