Search

Jenis Izin Usaha Pertambangan dan Pelaksanaannya

Presiden Jokowi mencabut sekitar 2.078 izin usaha pertambangan karena di nilai tidak memanfaatkan izin yang telah diberikan dan menyalahgunakan izin yang diberikan. izin usaha pertambangan yang dicabut nantinya akan di alihkan kepada Perusahaan yang kredibel. pengalihan izin dan pengelolaan usaha ini yang akan dialihkan akan mengikuti sesuai aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).


Jenis Ijin Usaha Pertambangan dan Pelaksanaannya
Ilustrasi Pertambangan (sumber : pixabay.com)

Ada beberapa jenis izin usaha didalam bidang pertambangan dan pelaksanaan izinnya apa sajakah itu? mari kita simak penjelesanya di bawah ini.

Izin usaha pertambangan mineral dan batubara di kelompokan menjadi 7 kelompok yaitu:
  1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) Yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri ataupun gubernur berdasarkan ketentuan dari Wilayah Izin Usaha Pertambanganya (WIUP). Permohonan IUP Eksplorasi harus diajukan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenanganya selama 5 hari kerja setelah perusahaan yang menjalankan bidang usaha pertambangan ditetapkan sebagai pemenang di wilayah izin usaha pertambangan. Pelaksanaan IUP Eksplorasi dilakukan untuk kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi dan Studi kelayakan. Permohonan IUP Eksplorasi harus memenuhi syarat administratif teknis, lingkungan dan finansial. selain memenuhi persyaratan yang dimaksud permohonan IUP Eksplorasi harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi. Setelah semua syarat dan permohonan selesai dan apabila disetujui maka IUP Eksplorasi akan diberikan untuk jangka waktu paling lama:

  2. 8 tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral Logam;

  3. 7 tahun untuk IUP Eksplorasi Batubara, Mineral bukan logam jenis tertentu;

  4. 3 tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral bukan logam, Batuan.

  5. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK Eksplorasi) Yaitu adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Untuk pelaksanaan IUPK Eksplorasi hampir sama dengan IUP Eksplorasi yang membedakanya adalah IUPK Eksplorasi hanya diberikan oleh menteri. dan jangka waktu yang diberikan juga sama dengan IUP Eksplorasi.

  6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi diberikan oleh menteri ataupun gubernur sesuai dengan kewenanganya. Pengurusan permohonan IUP Operasi Produksi diberikan untuk peningkatan setelah diambilnya IUP Eksplorasi bagi perusahaan yang menjalankan di bidang usaha pertambangan. Permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi diajukan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi dan harus memenuhi syarat administratif yang telah disesuaikan oleh peraturan peraturan pemerintah. Pelaksanaan IUP Operasi Produksi dilaksanakan untuk kegiatan Kontruksi, Penambangan, Pengelolaan dan atau pemurnian serta Pengangkutan dan penjualan. IUP operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama:

  7. 20 tahun dan dapat di perpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun untuk IUP operasi Produksi mineral logam, batubara, mineral bukan logam jenis tertentu;

  8. 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam;

  9. 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun untuk IUP Operasi Produksi batuan.

  10. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) Yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. Untuk pelaksanaan IUPK Operasi Produksi sama dengan IUP Operasi Produksi.

  11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian) Yaitu izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian diberikan oleh menteri ataupun gubernur sesuai dengan kewenanganya. Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan atau permunian diberikan untuk Badan Usaha, Koperasi, Perorangan. Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Badan Usaha, Koperasi dan perorangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Pelaksanaan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan untuk kegiatan Pengolahan dan atau permurnian, Pengangkutan dan Penjualan. IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan atau Pemurnian diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjangan untuk jangka waktu 20 tahun setiap kali perpanjangan.

  12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan) Yaitu izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan oleh menteri ataupun gubernur sesuai dengan kewenanganya. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang memenuhi syarat administratif. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun setiap kali perpanjangan.

  13. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. IUJP meliputi kegiatan: Konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:

  14. Penyelidikan Umum;

  15. Eksplorasi;

  16. Studi Kelayakan;

  17. Konstruksi pertambangan;

  18. Pengangkutan;

  19. Lingkungan pertambangan;

Konsultasi dan perencanaan di bidang:

  1. Penambangan;

  2. Pengolahan dan Pemurnian;

Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan. Bidang usaha jasa pertambangan ditetapkan oleh kementrian. IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun setiap kali perpanjangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.



Dasar Hukum:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

5 views0 comments