Search

Keabsahan PPJB Dalam Peralihan Hak Atas Tanah

Kedudukan Hukum PPJB

Ilustrasi : Sertifikat Hak Milik (sumber : rumah123.com)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (LN 1960 Nomor: 104, TLN Nomor 2043) yang dikenal dengan sebutan Undang Undang Pokok Agraria disingkat UUPA, mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LNRI Tahun 1997 Nomor 59; TLNRI Nomor 3696).


Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ialah ditetapkannya jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Alat bukti dimaksud selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah.


Dalam praktik jual beli dengan objek hak atas tanah didahului dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau yang dalam istilah praktik disebut PPJB-HAT. Subekti menyatakan, bahwa perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut, antara lain sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga ataupajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.



PPJB dalam Peralihan Hak atas Tanah

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Paragraf 1 yakni:

  1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.”

Telah disebutkan di atas pada Pasal 37 ayat (1) bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, yang mana dalam hal ini merujuk pada Akta Jual beli (AJB) , sebab PPJB merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Maka, dalam hal ini PPJB tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagai landasan peralihan hak atas tanah karena tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk itu, PPJB tersebut haruslah diubah terlebih dahulu menjadi AJB untuk kemudian dapat dijadikan dasar sebagai peralihan hak atas tanah.

13 views0 comments