Search

Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan dalam Hukum Kontrak

Surat pernyataan adalah surat yang digunakan seseorang untuk memberikan dan memverifikasi bahwa apa yang Ia tuangkan dalam Surat tersebut benar adanya atau menyanggupi suatu hal, misalnya melakukan sesuatu atau tidak pernah melakukan sesuatu. Apabila terdapat surat pernyataan yang memberikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang, apakah hal tersebut cukup memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan?


Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan dalam Hukum Kontrak
Sumber: bizjournals.com

Di dalam ilmu hukum, kesanggupan di atas adalah suatu kesepakatan dimaknai sebagai kontrak yang perlu dituangkan dalam sebuah hukum perjanjian. Black’s Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: “an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing.” Artinya sebuah kesepakatan atau kontrak adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menghasilkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk mengatur semua yang berhubungan dengan perjanjian dibutuhkan suatu hukum yang disebut hukum perjanjian.


Hal tersebut diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam ketentuan Pasal 1313 BW dinyatakan bahwa perjanjian memberikan suatu akibat hukum yang mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Suatu perjanjian lahir dari kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.


Dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan menjadi hukum bagi masing-masing pihak. Pasal 1320 BW menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

  1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

  2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

  3. Adanya objek perjanjian; dan

  4. Adanya causa yang halal.

Sejalan dengan syarat sah tersebut, sebuah perjanjian haruslah memenuhi asas-asas hukum yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perjanjian yang dapat dijadikan suatu pedoman dalam merumuskan suatu perjanjian. Beberapa di antaranya adalah asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda.


Asas kebebasan berkontrak, Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak.





Bryan A. Garne r, Black’s Law Dictionary 6th Edition, (United States of America: West Publishing Co, 1990), h. 322.

Burgerlijk Wetbook (BW) Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka BW Belanda diadopsi dalam KUH Perdata Indonesia

Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 KUH Perdata), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 63

7 views0 comments