Search

Langkah Hukum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hutang-Piutang Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19

Semenjak diberlakukanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3 dan level 2 corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali, ekonomi dan perputaran bisnis di Indonesia yang bertepatan di pusat ibu kota jauh lebih membaik. namun, tidak menutup kemungkinan dampak pandemik covid-19 masih sangat melekat dikehidupan para pelaku usaha.


Langkah Hukum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hutang-Piutang Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19
Ilustrasi : Penyelesaian Kepailitan (sumber : idntimes.com)

oleh sebab itu, masih banyak perusahaan yang masih memiliki hutang dikarenakan mengalami penurunan pendapatan dan juga masih belum mampu membayar hutang namun sedang berusaha untuk membayar hutangnya dikarenakan perputaran bisnis yang sudah mulai membaik dan juga perusahaan yang memiliki piutang yang ingin menagihkan hutangnya kepada debitur.


Artikel ini akan menjelaskan beberapa hal bagaimana penyelesaian perusahaan yang memiliki Hutang dan Perusahaan yang memiliki Piutang yang akan dijelaskan sebagai berikut:


  1. Perusahaan yang memiliki Hutang Perusahaan yang memiliki Hutang wajib membayar Hutang, Namun akibat dari pandemik Covid-19 yang terjadi saat sekarang ini membuat perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang. Bagaimana perusahaan dapat menyelesaikan hutang yang wajib dibayarkan? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk tetap dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang pada saat pandemic Covid-19 yang dijelaskan sebagai berikut: A. Permohonan Rekturisasi Rekturisasi merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace period (masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (“POJK 11/2015”) didefinisikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: - Penurunan suku bunga kredit; - Perpanjangan jangka waktu kredit; - Pengurangan tunggakan bunga kredit; - Pengurangan tunggakan pokok kredit; - Penambahan fasilitas kredit; dan/atau - Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Perusahaan yang memiliki pinjaman kepada Bank yang memiliki dampak dari Covid-19 dapat mengajukan permohonan rekturisasi, hal ini dapat dijelaskan Berdasarkan Peraturan Otortitas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019, Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang meliputi: - Kebijakan penetapan kualitas aset; dan - Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayan. Dalam hal apabila Perusahaan yang ingin mengajukan permohonan resrtukturisasi kepada Bank maka diperlukan itikad baik perusahaan sebagai debitur yaitu sebagai berikut: - Berinisiatif, Perusahaan sebagai debitur wajib mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. - Full disclosure, Perusahaan sebagai debitur wajib memberikan transpatansi terkait keuangan perusahaan agar Bank dapat memberikan keringanan hutang terhadap perusahaan. - Bersedia memikul kerugian, Bahwa Dalam restrukturisasi, Perusahaan sebagai debitur tidak mendapatkan keuntungan, namun mengurangi risiko kerugian, sehingga pada dasarnya debitur dan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. - Mempunyai bisnis Plan, Perusahaan sebagai debitur wajib mempunya bisnis plan agar dapat melihat prospek usaha ke depan, dapat membuat proyeksi arah perusahaan, dan membuat cash flow nya B. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan sebagai Debitur yang belum mampu untuk membayarkan utangnya kepada Kreditur di masa Pandemik Covid-19 dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini dijelaskan pada Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yaitu “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yangsudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor” Bagi perusahaan yang ingin mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang harus di ajukan kepada Pengadilan Niaga dan permohonan tersebut wajib ditandatangani oleh perusahaan yang akan mengajukan permohonan dan oleh Advokat yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut. dalam hal perusahaan yang akan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang wajib melampirkan list atau daftar yang memuat sifat seperti Perjanjian, jumlah Piutang, dan jumlah hutang dari Perusahaan yang memiliki hutang beserta surat-surat lainnya seperti Invoice, dan lain sebagainya. Surat permohonan yang diajukan oleh perusahaan dapat dilampirkan rencana perdamaian kepada Kreditur. Hal ini dijelaskan berdasarkan Pasal 224 ayat 1,2 dan 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang isinya adalah sebagai berikut: Pasal 224 ayat 1 “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada Pengadilan, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.” Pasal 224 ayat 2 “Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.” Pasal 224 ayat 5 “Pada surat permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian.”

  2. Perusahaan yang memiliki Piutang Dibalik dalam Perusahaan yang memiliki hutang, ada juga Perusahaan yang memiliki kesulitan untuk menagih hutang debitur yang belum membayarkan hutangnya. Pada saat pandemik Covid-19 Perusahaan yang memiliki hutang wajib juga untuk mendapatkan haknya kepada debitur yang memiliki hutang. dikarenakan untuk dapat menstabilkan keuangan perusahaan tersebut, banyak perusahaan yang memiliki piutang mengalami kerugian yang besar dikarenakan debitur yang belum membayarkan hutangnya. Lalu bagaimana Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan perusahaan yang memiliki piutang untuk mendapatkan haknya ? ada beberapa hal Langkah-langkah perusahaan yang memiliki piutang untuk mendapatkan haknya adalah sebagai berikut: A. Melakukan Negoisasi & Mediasi dengan Debitur Apabila perusahaan yang memiliki piutang masih memiliki niat untuk memberi kesempatan kepada debitur dalam hal debitur melakukan itikad baik kepada perusahaan yang memiliki piutang, Maka perusahaan yang memiliki piutang dapat melakukan mediasi kepada debitur, dengan mengundang dan melakukan pertemuan kepada debitur mengenai kapan jadwal pembayaran yang akan dilakukan oleh debitur. Dan dalam hal mediasi ini perusahaan yang memiliki piutang berhak atas jaminan yang wajib diserahkan oleh debitur kepada perusahaan yang memiliki hutang agar menjamin debitur untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada perusahaan yang memiliki piutang. B. Memberikan Surat Peringatan Hukum (Somasi) kepada Debitur Dalam hal perusahaan yang memiliki piutang tidak dapat memberikan toleransi kepada debitur yang memiliki hutang, maka perusahaan yang memiliki piutang dapat memberikan surat peringatan (somasi) terkait dalam pembayaran yang belum dilakukan oleh Debitur. Somasi dalam hal ini diatur didalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Dalam hal memberikan Somasi tidak ada dalam pengaturan dalam hukum acara perdata mengenai siapa saja yang dapat mengeluarkan somasi. Ini artinya adalah siapa saja sepanjang ia mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mengeluarkan somasi terhadap Counterpartnya dalam perjanjian yang melalaikan kewajibanya. Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa Hukum. C. Pelaporan Pidana Penipuan/Penggelapan Ke Kepolisian Pada dasarnya setiap orang yang ingin membuat laporan pidana kepada kepolisian adalah hak yang dilindungi oleh Hukum. Maka Perusahaan yang memiliki piutang berhak membuat laporan pidana kepada kepolisian, pada laporan kepolisian tersebut dapat di proses dan ditindaklanjuti berdasarkan pembuktian yang diberikan oleh perusahaan yang memiliki piutang kepada kepolisian bahwa debitur jelas dan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada perusahaan yang memiliki piutang. D. Pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki piutang dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur melalui pengadilan negeri berdasarkan domisili hukumnya. Wanprestasi di atur didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:”Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Dalam hal melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan Langkah-langkah dalam melaksanakan gugatan wanprestasi kurang lebih adalah sebagai berikut: - Pendaftaran; - Pemeriksaan kelengkapan gugatan yang diajukan; - Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; - Pemeriksaan pendahuluan; - Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; - Pemeriksaan sidang dan perdamaian; - Pembuktian; dan - Putusan. E. Pengajuan Gugatan Kepailitan ke Pengadilan Niaga Bukan hanya pengajuan gugatan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki piutang, Perusahaan yang memiliki piutang yang juga dapat disebut Kreditur dapat mengajukan gugatan kepailitan ke pengadilan negeri terhadap debitur yang tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya apalagi jumlah hutang yang belum dibayarkan nominalnya cukup besar. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang isinya adalah sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” Gugatan kepailitan ini juga memakan waktu yang cukup lama, dibutuhkan waktu dengan estimasi paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk putusan pengadilan dari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh perusahaan yang memiliki piutang. Pada akhirnya apabila putusan telah ditetapkan pada gugatan kepailitan,maka kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan yang akan menjual aset debitur tersebut dan membayarkan kepada kreditur yaitu perusahaan yang memiliki piutang. Demikian, ketentuan atau Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hutang atau perusahaan yang memiliki piutang di masa pandemik Covid-19 ini. semoga penjelasan-penjelasan yang di telah dijabarkan pada artikel ini dapat membantu perusahaan yang terkana dampak covid-19 dalam menyelesaikan permasalahan hutang-piutang yang terjadi saat pandemik Covid-19.

2 views0 comments