Search

Menimbun Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha di Indonesia berperan dalam terciptanya efisiensi ekonomi. Peraturannya secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasar yang kompetitif sangat dibutuhkan terutama di Indonesia agar pelaku usaha bersaing secara adil dalam peningkatan mutu dan layanan kepada konsumen.


Kasus Penimbunan Minyak Goreng
Sumber : Antarafoto.com

Secara umum, ada 3 jenis hal yang dilarang dalam Undang-Undang anti monopoli, yakni Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. 3 jenis hal yang dilarang ini bertujuan mengklasifikasikan setiap jenis pelanggaran agar tepat penyelesaian perkara tersebut. Ambil contoh kasus kepemilikan saham mayoritas yang merupakan ruang lingkup dari penyalahgunaan posisi dominan. KPPU dituntut untuk bisa membuktikan kepemilikan saham mayoritas dalam bidang usaha yang sama dengan penguasaan pangsa pasar sesuai ketentuan undang-undang.



Bagaimana aturan untuk kegiatan penimbunan barang?

Kegiatan yang menghambat produksi barang dan/atau pemasaran barang merupakan bentuk persekongkolan. Taktik bisnis curang dapat dimanfaatkan agar pelaku usaha pesaingnya mengalami kerugian. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”


Adapun jika penimbunan mengarah terjadinya pengaturan harga, maka tergolong sebagai kartel. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”



Sanksi apa yang didapat oleh pelaku?

KPPU memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa persaingan usaha, serta menjatuhkan sanksi administratif. Tindakan administratif yang dimaksud ialah memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.


Selain tindakan administratif, KPPU juga berhak menjatuhkan gantu rugi dan denda administratif serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Pengenaan denda ini lah yang ditakuti oleh para pelaku usaha sebab berhubungan dengan uang.


Pengenaan sanksi lain yang juga dikenakan KPPU terhadap pelaku usaha ialah pidana pokok (terdiri dari denda dan kurungan) serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha. Apabila terbukti melanggar ketentuan undang-undang anti monopoli, sudah sepatutnya pelanggar mendapat ganjaran yang setimpal. Terlebih, barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Harapannya KPPU dapat menghentikan kegiatan dan memberikan sanksi yang maksimal.




Disclaimer : tulisan ini hanya memuat pengetahuan hukum secara umum. Tidak ditujukan untuk kasus tertentu. Untuk memperoleh jawaban yang spesifik silahkan konsultasikan melalui Klinik Hukum Matador.





14 views0 comments