Search

Pembuatan Perjanjian Pisah Harta Bagi Pasangan Suami Istri

Harta dalam hubungan perkawinan yang sah menjadi harta bersama antara suami dan istri. Terlepas harta tersebut berupa harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan, jika sudah terucap ijab qabul maka secara hukum harta akan bercampur menjadi harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.



Perjanjian Pisah Harta Bagi Pasangan Suami Istri
Perjanjian Pisah Harta Bagi Pasangan Suami Istri (Sumber:pwmu.co)

Namun bagi sejumlah kalangan, Penyatuan harta dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya si A memiliki hutang yang sudah jatuh tempo tetapi tidak sanggup melunasinya. Kreditur dapat saja meletakan sita jaminan atas harta milik si A. Jika ternyata harta yang disita berupa sebidang tanah atau kendaraan milik istri A yang diperoleh melalui pewarisan, tentu akan didapati masalah apabila istri A tidak menghendaki demikian. Untuk menghindari sejumlah permasalahan di kemudian hari, kiranya dapat dibuat Perjanjian pra nikah atau pasca nikah.


Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.


Setelah dilakukan judicial review terhadap pasal diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merubah ketentuan waktu pembuatan perjanjian yang sebelumnya hanya dapat dilakukan sebelum atau saat perkawinan, kini dapat pula membuat perjanjian setelah Perkawinan berlangsung.


Patut diingat, Perjanjian pisah harta harus dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Hal ini wajar karena Perjanjian Pisah Harta bukan hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Dengan pencatatan pada Dukcapil, secara hukum pihak ketiga tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang dibuat.


Apakah Perjanjian Pisah Harta dapat dibuat di bawah tangan?

Menurut Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Dengan demikian Perjanjian Pisah Harta yang dibuat sebelum, saat maupun setelah perkawinan wajib dituangkan melalui akta pisah harta yang dibuat oleh Notaris.




Disclaimer : tulisan ini hanya memuat pengetahuan hukum secara umum. Tidak ditujukan untuk kasus tertentu. Untuk memperoleh jawaban yang spesifik silahkan konsultasikan melalui Klinik Hukum Matador.



8 views0 comments