Search

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Fenomena Klitih

Klitih 101

Klitih merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam bahasa Jawa, klitih adalah suatu aktivitas mencari angin di luar rumah atau keluyuran. Namun seiring berkembangnya waktu, pemaknaan klitih kemudian berkembang sebagai aksi kekerasan atau kejahatan jalanan dengan senjata tajam.


Fenomena Klitih di Jogja
Ilustrasi : Jogja Darurat Klitih (sumber : jogja.tibunnews.com)

Motif dari pelaku klitih tidak terdeteksi memiliki pola tertentu, sebab targetnya pun sangat beragam. Disinyalir dari Mojok.co, aksi klitih sekarang hanya sebagai ajang pemuasan eksistensi diri. Sebab pelaku tidak mengambil benda berharga, seperti para begal dan pejambret, ia hanya ingin menciderai korban atau melukai korban. Ironi yang kini dihadapi semakin bertambah jelas, sebab pelaku yang seringkali tertangkap adalah anak di bawah umur yang memiliki rentang usia sekitar 14-18 tahun yang merupakan pelajar sekolah.



Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menangani Klitih

Sistem Peradilan Anak
Ilustrasi : Peradilan Anak (sumber : http://beniharmoniharefa.blogspot.com)

Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak mengatur batas usia yang dapat disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.


UU tersebut juga mendefiniskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpasrtisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu yang bersifat yuridis di mana meliputi perlindungan dalam hukum publik dan keperdataan serta yang bersifat non-yuridis yakni perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Dalam kasus klitih, perlindungan yang akan dibahas yakni perlindungan yuridis. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pelaku klitih yang notabene berumur 14-18 tahun merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hal ini merujuk kepada dugaan dalam melakukan tindak pidana.


Walaupun motif pelaku acak, namun dapat dipastikan bahwa pelaku telah memiliki niat dalam melakukan tindak pidana penganiyaan. Pasal 353 ayat 1 KUHP mengatur hal ini dalam penganiayaan yang dilakukan dengan rencana dengan hukuman pejara maksimal 4 tahun. Dikarenakan yang menjadi pelaku adalah Anak, dan ancaman hukuman kurang dari 7 tahun, maka tentu berlaku upaya Diversi sesuai Pasal 7 UU No.11/2012 yakni suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar. Diversi diwajibkan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, pelaku belum pernah menjadi terpidana baik yang melalui diversi maupun tidak.


Proses diversi dilalui dengan jalan musyawarah yang mana akan menghasilkan mufakat. Maka kesepakatan diversi haruslah mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluargaAnak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan tersebut berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian dan/atau penyerahan kembali kepada orang tua/Wali. Hal tersebut tentunya berpegangan pada keadilan restoratif di mana fokus pemidanaannya merupakan pemulihan korban dan pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa diversi wajib diterapkan dalam kasus klitih selama pelakunya berumur dalam rentang 12 - 18 tahun. Meskipun demikian, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

4 views0 comments