Search

Perdebatan Istilah Hak Asuh Anak

Anak merupakan dambaan bagi pasangan suami istri. Selain diharapkan menjadi kebanggaan keluarga, anak juga menjadi generasi penerus bangsa. Namun tidak sedikit pasangan yang mengalami keretakan dalam hubungan rumah tangga hingga perceraian tak terelakkan lagi. Sering kita jumpai kasus-kasus perceraian yang turut pula dipermasalahkan berupa harta gono gini maupun hak asuh anak.


Ilustrasi : Kasus perceraian (sumber : orami.co.id)

Apa sebenarnya arti hak asuh anak?

Menurut Wikipedia, Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.


Lebih lanjut, menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.


Sebetulnya istilah hak asuh anak menjadi kurang tepat untuk digunakan. Alasan logis ialah anak bukan merupakan objek hukum yang dapat dipindah-tangankan. Anak tetap menjadi subyek hukum bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Sehingga istilah yang seharusnya dipergunakan adalah kuasa asuh anak.


Dimana mendapatkan kuasa asuh anak?

Permohonan kuasa asuh anak dimintakan melalui pengadilan tempat dimana sidang perceraian dilaksanakan. Bagi yang beragama islam, prosesnya melalui pengadilan agama sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Bagi non-muslim, proses perceraian dan permohonan kuasa asuh anak berada dalam kewenangan pengadilan negeri.


Proses penetapan hak asuh anak dapat dilakukan saat proses perceraian berlangsung atau dapat juga dimohonkan secara terpisah pasca putusnya perkawinan. Undang-undang tentang Perkawinan telah mengakomodir kewenangan dari pengadilan untuk dapat memberikan kepada salah satu orang tuanya untuk mengasuh anak. Pasal 41 menyatakan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.


Siapa yang lebih berhak mendapat kuasa asuh anak?

Sesuai dengan pasal disebutkan di atas, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Akan tetapi dikarenakan berpisahnya kedua orang tua menyebabkan tidak ada kepastian dimana anak mendapatkan hak nya secara utuh.


Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 disebutkan Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak lebih dari 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara kedua orang tua sebagai pemeliharanya.


Patut di ingat juga, hakim bisa mencabut kuasa asuh anak terhadap salah satu orang tua dikarenakan hal tertentu. Semuanya tergantung dari keputusan hakim yang memutus perkara dengan adil.




Disclaimer : tulisan ini hanya memuat pengetahuan hukum secara umum. Tidak ditujukan untuk kasus tertentu. Untuk memperoleh jawaban yang spesifik silahkan konsultasikan melalui Klinik Hukum Matador.



5 views0 comments