Search

Pertanggungjawaban Pidana Direksi Anak Perusahaan BUMN Dibidang Kesehatan Atas Kasus Antigen Bekas

Sejak awal 2020, wabah corona virus (Covid-19) melanda Indonesia dan pada saat kebijakan kebijakan dalam hal untuk melakukan penanggulangan Covid-19 besar besaran yang dilakukan masyarakat Indonesia bersama Pemerintah dan beberpa otoritas penaggulangan Covid-19 sampai dengan saat ini, namun pada awal tahun 2021 ada beberapa oknum yang sangat tidak baik dan tidak berprikemanuasian bahkan sampai dengan oknum dalam bidang kesehatan seperti kasus penggunaan Rapid Test Antigen Bekas dan pemalsuan surat hasil test Antigen oleh PT Kimia Farma Diagnostika di Medan sehingga sangat patut diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor nomor 36 Tahun 2019 juncto pasal 263, 372 dan 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak Pidana Pemalsuan Surat, Penipuan dan Penggelapan.



Swab Antigen
Ilustrasi : Petugas Medis Melakukan Swab (sumber : halodoc.com)

Berdasarkan keterangan Press Conference Polda Sumatra Utara, oknum PT Kimia Farma Diagnostik Medan tersebut memalsukan surat hasil test Covid-19 dan mendaur ulang alat test Rapid Antigen dengan cara mencuci Kembali dan dibersihkan setelah habis digunakan lalu setelah itu di Produksi Kembali oleh Oknum Kimia Farma Diagnostik tersebut.


Tindakan yang dilakukan oknum tersebut terjerat pada Pasal Pidana pada Pasal 196 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 263, 372 dan 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana Pasal tersebut menyebutkan:


Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” [1]


Pasal 263 KUHP

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapatmenimbulkan kerugian.” [2]

Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” [3]


Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” [4]



Dengan memenuhi Unsur sebagai berikut:

  1. Dengan Sengaja.

  2. Memproduksi atau mengedarkan alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar.

  3. Dan atau persyaratan keamanan.

Ajaran atau prinsip umum (general principle) yang berlaku, pertanggung jawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada:

  1. Orang (physical person) secara Individu. Jadi yang dapat menjadi “Subjek” pelaku tindak pidana adalah “manusia” yang disebut human element atau natuurlijke person yakni orang perseorangan atau pribadi kodrati. Itu sebabnya pertanggung jawaban pidana (strafrecht verantwoordelijkheid), atau criminal responsibility merupakan pertanggung jawaban pribadi.

  2. Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya.

Patokan ini merupakan elemen kedua. Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak dapat dialihkan atau diperluas tanggung jawabnya menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya. Mengenai tindak pidana yang dilakukan ditengan Wabah Covid-19 tersebut, pertanggung jawaban Direksi PT Kimia Farma Diagnostikan dan mengingat PT Kimia Farma Diagnostikan

adalah anak perusahaan dari PT Kima Farma Tbk (BUMN), maka dengan PT Kimia Farma Diagnostikan sangat jelas perusahaan tersebut tidak menganut Good Corporate Governance atas tindakannya tersebut para Direksi PT Kimia Farma Diagnostikan yang terlibat harus bertanggung jawab sepenuhnya dan para Direksi mendapatkan pemberhentian berdasarkan BAB IV Huruf A angka (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara juncto pasal 1 ayat (5) dan 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:


BAB IV Huruf A angka (2) Permen BUMN No. Per-03/MBU/02/2015

“ 2. Alasan Pemberhentian antara lain:

  1. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

  2. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

  3. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

  4. telah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;

  5. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN;

  6. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

  7. mengundurkan diri;

  8. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.”


Pasal 1 ayat (5) UU No. 40/2007

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”


Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”



Kemudian apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana direksi PT Kimia Farma Diagnostika atas perbuatan oknum karyawannya, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana yang dilakukan oknum karyawan PT Kimiaa Farma Diagnostika terdapat hubungannya dengan perusahaan atau perusahaan turut serta dalam tindak pidana yang terjadi dan melihat siapa yang diuntungkan dalam perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak dapat dialihkan atau diperluas tanggung jawabnya menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya.




Dasar Hukum:
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;


2 views0 comments