Search

Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian dianggap sah dan hanya dapat dilakukan di depan hakim. Hal ini dilandasi oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”


Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama
Pengadilan Agama (sumber : pa-bengkulukota.go.id)

Proses perceraian diawali dengan permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak. Jika yang mengajukan permohonan adalah suami, maka permohonan ini disebut dengan permohonan Cerai Talak. Kalau yang mengajukan adalah sang istri, maka istiliah yang digunakan berupa Cerai Gugat. Seperti halnya pengadilan di seluruh dunia, didapati aturan main terkait tata cara persidangan. Lazimnya dalam dunia hukum disebut dengan hukum acara, yaitu serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.


Hukum acara yang diberlakukan pada Pengadilan Agama ialah Hukum acara perdata umumnya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam peraturan tersebut.” Hal ini diatur demi terwujudnya keteraturan dan ketertiban acara persidangan.


Rangkaian hukum acara yang digunakan dalam persidangan perceraian ialah sebagai berikut:

  1. Gugatan atau Permohonan;

  2. Mediasi;

  3. Jawaban/eksepsi;

  4. Replik;

  5. Duplik;

  6. Pembuktian berupa alat bukti dan saksi;

  7. Kesimpulan;

  8. Putusan.

Pada umumnya proses bersidang untuk peceraian memakan waktu 3 hingga 6 bulan. Untuk persidangan perceraian, para pihak dapat melakukannya sendiri atau didampingi oleh advokat. Hal yang penting dalam pegajuan gugatan cerai atau permohonan cerai talak ialah alasan cerai yang dibenarkan hukum disertai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga suami istri.


Perceraian beserta akibat hukumnya hanya dapat terjadi setekah hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka. Sesuai pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap.”




Disclaimer : tulisan ini hanya memuat pengetahuan hukum secara umum. Tidak ditujukan untuk kasus tertentu. Untuk memperoleh jawaban yang spesifik silahkan konsultasikan melalui Klinik Hukum Matador.


1 view0 comments