Search

Skema Pengalihan Piutang/Cessie Berdasarkan Ketentuan Hukum

Saudara A sebagai Debitur memiliki utang kepada Saudara B yaitu Kreditur Senilai Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milliar Rupiah), hutang tersebut sudah lama tidak dibayarkan oleh Saudara A, walaupun Saudara B sudah sering sekali menagih hutang tersebut, namun Saudara A tidak memiliki itikad baik kepada Saudara B untuk membayarkan hutang tersebut. Kemudian tiba-tiba muncul Saudara C yang ingin membeli piutang Saudara B, agar kemudian Saudara C yang menagihkan hutang Saudara A nantinya.


Skema Pengalihan Piutang/Cessie Berdasarkan Ketentuan Hukum
Ilustrasi : Piutang (sumber : pixabay.com)

Lalu bagaimana kah skema pengalihan piutang tersebut?

Pengalihan Hutang atau biasa disebut dengan Cessie merupakan bentuk penyerahan atau pengalihan hak piutang, di indonesia pengalihan hak piutang yang dilakukan oleh Kreditur harus dilakukan sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata, dimana Pasal 613 KUHPerdata berbunyi:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barangbarang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”


Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata tersebut dalam

suatu tindakan cessie, yakni:

  1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada penerima pengalihan. Berarti pengalihan piutang tidak bisa dilakukan secara lisan.

  2. Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Piutang yang dialihkan secara cessie adalah suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya, tagihan tersebut merupakan tagihan atas nama. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai krediturnya yang berhak menerima pembayaran. Dalam kasus yang dibahas pada Artikel Hukum ini, diketahui Saudara B merupakan kreditur yang memiliki piutang terhadap Saudara A selaku debitur dengan Hutang Pokok sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milliar Rupiah) dan berencana untuk mengalihkan piutang tersebut kepada Saudara C dengan proses cessie.


Dalam Proses pelaksanaan Cessie, Cessie bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur. Cessie cukup bisa dilaksanakan oleh Kreditur dan Pihak yang membeli piutang ataupun nantinya akan disebut dengan Kreditur baru yang dimana prosesnya akan di tandatangani dalam Akta Cessie. Yang dimana artinya hak milik atas tagihan atas nama yang diserahkan sudah pindah kepemilikannya dari Kreditur asal kepada Kreditur yang baru.



Dasar Hukum: 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)

9 views0 comments